Globalisasi dalam dunia komunikasi saat ini telah terasa begitu nyata. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi membawa kita ke sebuah era di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di belahan bumi mana pun, kapan pun, secara seketika itu juga. Tak dapat disangkal, kita memang sedang berada pada masa global village seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan, pakar media dari University of Toronto.

McLuhan membagi sejarah kehidupan manusia ke dalam empat periode,1 yakni tribal age, literate age, print age, dan electronic age. Periode-periode tersebut ia bagi berdasarkan pada perkembangan teknologi komunikasi yang dimiliki manusia.

Dalam tribal age, manusia hanya mengandalkan indera pendengaran dalam berkomunikasi. Pada masa itu, komunikasi dilakukan berdasarkan pada narasi, cerita, dongeng tuturan dan sejenisnya. Manusia hanya mengandalkan kemampuan lisannya untuk berkomunikasi. Hal tersebut dapat dipahami karena pada masa itu, manusia belum mengenal gambar atau tulisan, sehingga kemampuan visual manusia belum banyak diandalkan dalam komunikasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah ditemukannya huruf, cara manusia berkomunikasi banyak berubah. Pada literate age, indera penglihatan menjadi dominan pada masa ini. Manusia tidak lagi mengandalkan tuturan, tetapi tulisan dalam berkomunikasi.

Penemuan mesin cetak kemudian memberi warna lain kepada cara manusia berkomunikasi. Pada print age, komunikasi manusia menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Kemunculan komunikasi massa beserta efeknya terhadap khalayak begitu menarik bagi para ilmuwan sosial sehingga akhirnya terlahir ilmu-ilmu yang mengaji masalah tersebut. Dari sini, pada abad 19, muncul Science of the press di Inggris, Science de la Presse di Perancis, Dagbladwetenchap di Belanda, dan Zeitungswissenschaft di Jerman, yang semuanya berarti ilmu persurakabaran. Karl Bucher adalah orang pertama yang mengajarkan ilmu mengenai persuratkabaran di tingkat universitas pada tahun 1884. Dalam perkembangannya, Zeitungswissenschaft berubah menjadi publisistik. Ilmu-ilmu itulah yang kelak menyusun ilmu komunikasi yang ada saat ini.2

Berbagai alat elektronik, seperti telegram, telepon, radio, televisi, VCR, faximile, komputer, dan internet adalah tanda dimulainya sebuah era baru dalam komunikasi. Tak hanya pola komunikasi pribadi yang berubah, komunikasi massa pun ikut dipengaruhi oleh teknologi komunikasi tersebut. Di sinilah kita berada saat ini, pada masa di mana ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah yang serius dalam komunikasi: electronic age. Dalam era ini, kita pun selalu diterpa oleh derasnya arus informasi melalui media massa sehingga timbul adanya rasa ketergantungan kita terhadap media massa.

Dari keempat era tersebut, McLuhan hendak menjelaskan adanya determinisme teknologi. Menurutnya, penemuan atau perkembangan dalam teknologi komunikasi memiliki kekuatan untuk mengubah kebudayaan manusia. Apabila Karl Marx memiliki pandangan bahwa sejarah ditentukan oleh kekuatan produksi, maka menurut McLuhan eksistensi manusia ditentukan oleh perubahan mode komunikasi. 3

Media massa pada hakikatnya telah benar-benar mempengaruhi cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Bahkan dalam tahap tertentu, kitalah yang dikendalikan oleh media massa.

Ada beragam teori yang menjelaskan hal tersebut. Meski banyak pihak yang menepis anggapan bahwa efek media massa dapat sedemikian dahsyatnya, teori-teori tersebut tetap tidak kehilangan peminatnya. Setidaknya, ada tiga teori yang bisa menjelaskan fenomena tersebut, antara lain teori norma budaya, teori belajar sosial, dan teori agenda setting.

Teori Norma Budaya yang digagas Melvin DeFleur menjelaskan bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu, menciptakan kesan-kesan pada khalayak di mana norma-norma budaya umum mengenai topik yang diberi bobot itu dibentuk dengan cara tertentu. Oleh kerena itu, perilaku individual biasanya dipandu oleh norma-norma budaya mengenai suatu hal tertentu maka media komunikasi secara tidak langung akan memengaruhi perilaku.

Teori belajar sosial (social learning theory) yang ditampilkan Albert Bandura ini mengaji proses belajar melalui media massa sebagai tandingan terhadap proses belajar secara tradisional. Dalam hal ini, media massa dianggap sebagai agen sosialisasi yang utama di samping keluarga, guru, dan sahabat karib.

Sementara itu, teori agenda setting yang pertama kali diungkapkan oleh M. E. Mc Combs dan D. L. Shaw mengatakan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.

Dalam konteks kajian budaya, media seolah memainkan peran dalam membuat the One menjadi semakin dianggap penting dan dapat dijadikan referensi nilai-nilai universal. The One adalah sebuah konsep yang digunakan oleh penganut aliran postmodernisme untuk menyatakan sistem-sistem besar yang bersifat tunggal. Istilah tersebut dibenturkan terhadap the plurals yang berarti sistem-sistem kecil yang bersifat jamak. The one identik dengan kebudayaan barat, Menurut pandangan para postmodernis, telah terjadi dominasi atau kolonialisasi yang halus dan diam-diam dalam semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan oleh the one terhadap the plurals.4

Contohnya saja dalam bidang arsitektur, arsitektur bergaya Barat dianggap lebih berkualitas dibandingkan dengan arsitektur tradisional seperti Jawa atau Batak. Di Indonesia, nilai-nilai lokal atau adat seolah semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lewat dekonstruksi, kaum postmodernis selalu berusaha untuk menunjukkan betapa rapuhnya the One dan betapa berharganya the plurals.

Pendekatan yang dilakukan kaum postmodernis ini agaknya dapat dijadikan sebuah cara untuk memandang globalisasi yang merupakan bagian dari modernisme. Modernisme dalam perspektif kaum posmodernis, dapat dianggap sebuah semangat untuk maju. Dalam sejarah filsafat, sejak zaman renaissance, modernisme menyertai perkembangan humanisme.

Humanisme berpandangan bahwa rasion manusia merupakan kekuatan yang dimiliki oleh manusia untuk memahami realitas, membangun pengetahuan, menentukan arah hidup atau sejarah, memecahkan persoalan, dan mengendalikan sistem sosial, politik, dan budaya. Rasio dipandang sebagai kekuatan tunggal yang menentukan segala-galanya.

Pengakuan atas rasio ini berimplikasi terhadap pengakuan harkat dan martabat manusia. Manusia dengan rasionya adalah subjek yang memberi bentuk pada realitas dan menjadi pusat kehidupan dari dunia ini.

Rasio, dalam perspektif kaum modernis, adalah sesuatu yang sangat vital, sentral, dominan, paling utama dalam membentuk wajah peradaban umat manusia.5 Konsekuensi logis yang muncul dari anggapan tersebut adalah bahwa manusia yang ‘tidak rasional’ berada di luar hitungan dan terpinggirkan dari kekuasaan. Akhirnya, tersusunlah sebuah hierarki mengenai tata urutan narasi-narasi besar kaum modernisme. Salah satu puncak narasi-narasi besar itu adalah kapitalisme.

Seperti diketahui, kapitalisme yang bermula dari liberalisme mengagungkan kebebasan individu dalam memanfaatkan segenap kemampuannya untuk mencari laba sebesar-besarnya. Logika yang dipakai adalah dengan menggunakan biaya serendah mungkin menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Dalam dunia industri, terutama yang memanfaatkan sumber daya alam yang tak terbarukan, logika tersebut menimbulkan kecenderungan untuk melupakan dampak lingkungan dari pemakaian sumber daya alam yang tak terbarukan tersebut. Tak salah apabila ada anggapan yang menyatakan bahwa kapitalisme ikut andil dalam menciptakan masalah-masalah global seperti efek rumah kaca.

Dalam bidang gaya hidup, kapitalisme yang ditunjang oleh globalisasi pada akhirnya menciptakan sebuah pola masyarakat materialis konsumtif yang tersusun atas kelas-kelas.

Herbert Marcuse mengembangkan deretan argumen tersebut untuk menunjukkan bahwa ideologi konsumerisme mendorong kebutuhan palsu dan bahwa kebutuhan ini bekerja sebagai satu bentuk kontrol sosial.

Menurutnya, orang-orang mengenali diri mereka di dalam komoditas mereka; mereka menemukan jiwa mereka di dalam mobil, perangkat hi-fi, rumah bertingkat, perlengkapan dapur. Mekanisme tradisional yang mengikatkan individu pada masyarakatnya, telah berubah; dan kontrol sosial dilabuhkan pada kebutuhan-kebutuhan baru yang telah dihasilkan.6

Menurut Marcuse, pengiklan mendorong kebutuhan palsu – misalnya untuk menjadi orang tertentu, mengenakan tipe pakaian tertentu, memakan macam makanan tertentu, meminum minuman khusus, menggunakan barang-barang khusus, dan seterusnya.

Bagi Jacques Lacan, ideologi konsumerisme ini bekerja layaknya ideologi roman di zaman barok. Pada ideologi roman, manusia menganggap bahwa cinta adalah solusi bagi semua problem, cinta membuat kita lengkap, cinta membuat kita penuh, cinta membuat kita utuh.

Seperti pencarian akan cinta, konsumsi mengandaikan adanya ketidaklengkapan – sesuatu yang hilang – dalam diri kita. Menurut Lacan, Ideologi konsumerisme bisa dilihat sebagai salah satu strategi pengalihan, salah satu contoh mengenai pencarian yang tiada akhir. 7 Konsumsi dianggap sebagai jawaban bagi semua problem kita, konsumsi bakal membuat kita utuh lagi, konsumsi akan membuat kita penuh kembali, konsumsi akan membuat kita lengkap kembali, konsumsi akan membuat kita diliputi kebahagiaan.

Sementara itu, Pierre Bourdieu memiliki pendapat mengenai konsumerisme dalam konteks penggunaan konsumerisme untuk tujuan pembedaan sosial. Ia berpendapat bahwa budaya hidup atau gaya hidup adalah suatu arena penting bagi pertarungan di antara pelbagai kelompok dan kelas sosial. Konsumsi, cenderung secara sadar maupun tidak, mengisi suatu fungsi sosial sebagai legitimasi perbedaan-perbedaan sosial.8

Dalam analisisnya, Bordieu tidak hanya ingin menunjukkan bahwa kelas-kelas yang berbeda memiliki gaya hidup yang berbeda, selera-selera yang berbeda dalam budaya, dan lain-lain. Ia pun menyatakan bahwa pembedaan-pembedaan kelas tersebut menciptakan legitimasi bentuk-bentuk kekuasaan dan dominasi yang akhirnya berakar pada ketidakadilan ekonomi. Dengan kata lain, ia berpendapat bahwa meskipun aturan kelas itu pada akhirnya bersifat ekonomi, bentuk yang diambil bersifat kultural.

Nyatalah bahwa pola-pola konsumsi akhirnya memelihara dan menghadirkan rasa individualitas. Secara kultural dan historis, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia yang menitikberatkan pada rasa kekeluargaan. Toh, pada mulanya, Negara Indonesia bangkit melalui rasa kesetiakawanan sosial.9

Kelas-kelas dalam masyarakat materialis konsumtif tersebut lambat laun menciptakan kesenjangan kelas yang berbahaya bagi kesatuan bangsa Indonesia yang dibangun berlandaskan rasa kesetiakawanan sosial.

Mengenai hal tersebut, tak ada salahnya menyimak apa yang disampaikan Goenawan Mohamad dalam salah satu Catatan Pinggirnya10:

Modernisasi pada akhirnya memang suatu permainan kekuatan. Ada yang akan tergusur, ada yang akan menggusur. Ada yang menang, ada yang telantar lemah.

Tapi jangan salah kira: di zaman seperti ini, yang lemah tak akan tinggal jadi gurun. “Yang lemah berbahaya bagi yang kuat, sebagaimana pasir hanyut berbahaya bagi si gajah,” kata Tagore tentang dunia modern

Globalisasi – yang terjadi karena kemajuan teknologi dan kapitalisme – sebagai bagian dari modernisasi ibarat pedang bermata dua. Ada dampak positif yang dapat kita petik sementara di sisi lain ada dampak negatif yang mengancam kita. Lalu, bagaimana seharusnya bangsa Indonesia menyiasati arus globalisasi ini? Dalam bab-bab selanjutnya, penulis akan berusaha memaparkan bagaimana relevansi Pancasila dalam arus globalisasi.

II. Globalisasi

Apa yang sebenarnya dimaksud dengan globalisasi? Ada beragam definisi yang dapat kita temukan berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Dalam situs wikipedia, globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.11 Dalam pengertian tersebut, wikipedia menambahkan bahwa globalisasi mempunyai banyak karakteritik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah tersebut sering dipertukarkan. Namun, istilah globalisasi sering dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara.

Sementara itu, Riza Noer Arfani, akademisi Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada (UGM) menyatakan globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang.12

Untuk memperjelas pengertiannya tersebut, Arfani menyatakan bahwa pertukaran barang dan jasa, pertukaran dan perkembangan ide-ide mengenai demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, migrasi, dan berbagai fenomena human trafficking yang melintas batas-batas lokalitas dan nasional kini merupakan fenomena umum yang berlangsung hingga ke tingkat komunitas paling lokal sekalipun. Pendek kata, komunitas domestik atau lokal kini adalah bagian dari rantai perdagangan, pertukaran ide dari perusahaan transnasional.

Menurut Tabb seperti dikutip Harjoko Sangganagara, definisi globalisasi merupakan sebuah kategori luas yang mencakup banyak aspek dan makna. Menurut Tabb, “istilah tersebut berarti sebuah proses saling keterhubungan antar negara dan masyarakat. Ini adalah gambaran bagaimana kejadian dan kegiatan di satu bagian dunia memiliki akibat signifikan bagi masyarakat dan komunitas di bagian dunia lainnya. Ini bukan saja soal ekonomi tapi bahkan meningkatnya saling ketergantungan sosial dan budaya dari desa global yang minum Coke dan menonton Disney.” 13

Slamet Sutrisno memiliki pandangan yang sama dengan Tabb. Ia pun menggambarkan secara umum dampak dari globalisasi terhadap sebuah kebudayaan. Menurutnya,

globalisasi mencakup mata kehidupan yang amat luas dengan berbagai dampaknya yang mendalam. Globalisasi tidak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, tetapi sekaligus berkaitan dengan matra filsafat dan ideologi. Semua itu akan bermuara pada matra sosial budaya sehingga sering kali dikatakan bahwa bangsa-bangsa kini hidup dalam zaman globalisasi budaya atau kebudayaan. Bila dikatakan globalisasi budaya maka hal itu akan melibatkan dimensi nilai-nilai kehidupan manusia. Pada proses ini, berlangsung pula gerak saling memengaruhi di bidang nilai antara bangsa yang satu dengan yang lainnya, yang selanjutnya berproses dalam akulturasi atau sinkretisme. Dikatakan akulturasi apabila proses tersebut berlangsung dengan mulus sampai ke sisi dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila hanya mencapai lapis-lapis luarnya maka hal itu disebut sinkretisme.14

Pengaruh-pengaruh globalisasi yang demikianlah yang kerap kali dianggap mengkhawatirkan. Tabb mengatakan bahwa untuk menilai globalisasi, perlu dipertimbangkan norma-norma kultural yang dihasilkan oleh proses globalisasi kontemporer.

Masalah globalisasi yang saat ini kita hadapi bukan hanya eksploitasi kaum buruh pada negara dunia ketiga ataupunb kerusakan lingkungan, tetapi juga proses dehumanisasi. Globalisasi pada bidang ekonomi melahirkan negara-negara industri raksasan dan korporasi perdagangan raksasa yang di sisi lain memarjinalkan negara-negara miskin. Globalisasi dalam bidang polirik mengakibatkan semakin berkurangnya kekuasaan negara karena perkembangan ekonomi dan budaya global. Globalisasi budaya menyebabkan dunia dewasa ini dalam keadaan kacau.15

Dalam globalisasi budaya, Naisbitt seperti dikutip Sangganagara menyatakan adanya suatu paradoks yang menimbulkan efek diferensiasi dan sekaligus homogenisasi.16 Untuk memperlihatkan terjadinya efek diferensiasi, Naisbitt mencontohkan runtuhnya negara Uni Soviet akibat munculnya sub budaya etnis. Soviet yang semula terdiri dari beragam etnis terpecah menjadi negara-negara baru yang dibangun atas dasar nilai-nilai budaya etnis.

Sementara itu, efek homogenisasi terjadi berkaitan dengan pengaruh komunikasi yang semakin intens. Dalam hal ini, televisi telah menjadikan dunia terasa sempit sekaligus selera manusia semakin terseragamkan.

Dalam tahapan yang lain, paradoks lain yang dimunculkan oleh globalisasi adalah munculnya kesenjangan yang semakin besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Hal yang menarik lainnya adalah bahwa kesenjangan serupa terjadi pula di dalam negara-negara tersebut yang melibatkan kelas-kelas sosial dalam masyarakat.

Dampaknya, kemiskinan menjadi masalah pokok yang harus diatasi oleh dunia. G-7 dalam pertemuan mereka di Lyon pada akhir Juni 1996 menyatakan bahwa, “globalisasi adalah sumber dari peningkatan mutu hidup yang merupakan buah dari perdagangan, investasi internasional, dan kemajuan teknologi. Untuk itu, negara-negara berkembang sudah seharusnya melakukan penyesuaian untuk meningkatkan kompetisi dan usaha khusus untuk menghapus ketidaksetaraan.”17

Jalan keluar yang ditawarkan oleh G-7 tersebut seolah menandaskan bahwa rasionalisme Barat adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah yang menimpa negara-negara berkembang. Globalisasi tak lagi dapat dipisahkan dari nafas kapitalisme. Dalam hal ini, Hirst dan Thompson, seperti dikutip Imam menyatakan bahwa globalisasi tidak lain adalah suatu mitos yang memang diperlukan (a necessary myth) untuk ekspansi kapitalisme secara internasional.18 Konsep-konsep Barat, seperti kapitalisme dan demokrasi Barat, kemudian menjelma menjadi suatu hal yang taken for granted.

Wibowo mengiaskan demokrasi dan kapitalisme sebagai dua obat mujarab yang dipaksakan untuk sekali tenggak. Menurutnya, demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kapitalisme, begitu pula sebaliknya.19 Untuk menjelaskan argumennya tersebut, Wibowo mengutip Thomas Friedman yang menyatakan bahwa manusia sekarang menuntut pasar bebas yang sebebas-bebasnya agar mereka dapat berbisnis dengan siapa pun di seluruh dunia. Hal tersebut muncul dari dunia saat ini yang tengah dilanda demokrasi yang pada ujungnya menuntut pasar bebas yang sebebas-bebasnya. Dalam perkembangan sejarah umat manusia, ada anggapan bahwa kapitalisme muncul terlebih dahulu dibanding demokrasi. Ketika kaum borjuis semakin kaya dan semakin terancam oleh pajak yang ditarik oleh raja yang gila perang, mereka bergerak dan melawan kecenderungan ini. Sebagai kompromi dilahirkan sistem monarki konstitusional dengan memberi kekuasaan yang sebanding dengan parlemen untuk melindungi kepentingan kaum borjuis.

Pendek kata, menurut Friedman, “Globalisasi mendorong perniagaan, perdagangan, dan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi meningkat, maka kemakmuran akan mendorong pluralisme dan liberalisme politik. Semakin luas liberalisasi politik akan mempercepat demokratisasi.” Friedman menggandengkan jalan kapitalisme dan jalan demokrasi sebagai strategi terbaik untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Namun, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa bagi sebuah negara berkembang, menggabungkan kapitalisme dan demokrasi adalah sebuah bahaya besar sehingga mereka harus memilih salah satu.

Menurut Amy Chua, dalam sebuah negara yang terdiri antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas, kapitalisme dipakai dengan baik oleh kelompok minoritas sementara demokrasi akan dipakai sebagai alat oleh kelompok mayoritas. Kelompok minoritas ini adalah kelompok kaya raya yang muncul berkat sistem ekonomi pasar. Rasa iri hati dari pihak kelompok mayoritas menyebabkan kemarahan yang kemudian disalurkan melalui mekanisme seperti pemilihan umum. Dalam sistem demokrasi, kemenangan kelompok mayoritas dijamin. Chua menyatakan bahwa kekacauan global saat ini berakar dari pertemuan dan kapitalisme itu.20

Dalam masa inilah kita berada. Globalisasi dalam bentuk liberalisasi perdagangan, deregulasi, privatisasi sektor-sektor publik dan merajanya keuangan global di atas sektor-sektor ekonomi lainnya, telah mengakibatkan dampak-dampak negatif yang dahsyat: hancurnya industri-industri domestik yang masih lemah di banyak negara berkembang, peningkatan kesenjangan antara kaya dan miskin yang pada gilirannya meningkatkan ketegangan sosial dalam suatu masyarakat, masuknya modal asing kuat ke dalam sektor-sektor publik negara-negara berkembang, dan hancurnya kehidupan buruh dan keluarganya karena migrasi industri dan kapital tanpa batas ke wilayah dan negara yang menawarkan banyak kemudahan dan keringan bagi kapital transnasional.21

Secara langsung, bagi Indonesia, hal tersebut dapat menggusur apa yang sebelumnya menjadi tujuan utama negara, yakni melindungi masyarakat Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan umum.

III. Negara Indonesia dan Pancasila

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.22

Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dari kehidupan bersama itu.

Negara menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.

Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas:

(a) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan,

(b) mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Tujuan negara Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Mahaesa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.23

Dapat disimpulkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia akan diusahakan dengan berpedoman terhadap Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai suatu ideologi yang mendasari cara hidup masyarakat Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, untuk menerapkannya dalam kehidupan kita, perlu terlebih dahulu dipahami makna historis dan filosofis dari Pancasila.

Secara historis, Pancasila pertama kali muncul sebagai konsep dasar negara Soekarno pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Elson memaparkan bagaimana kelahiran Pancasila.24 Pada mulanya, sila utama Soekarno adalah persatuan Indonesia. Indonesia didasarkan pada geopolitik takdir Tuhan yang Mahakuasa dan abadi. Menurutnya, Indonesia telah sealu ada secara alami, walau bagaian-bagiannya merasa punya komunitas sendiri, mereka hanyalah sebagian kecil dalam kesatuan.

Sila kedua dibuat Soekarno untuk merangkum nasionalisme versi Indonesia, nasionalisme yang tidak didasarkan kepada chauvinisme sempit, tetapi kepada internasionalisme atau kemanusiaan yang lapang.

Yang ketiga, negara harus dijalankan dengan prinsip perwakilan, musyawarah, dan mufakat. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung keterbukaan. Keempat, Soekarno mengusulkan sila keadilan sosial. Hal ini menerangkan tujuan negara untuk tidak hanya memerhatikan kesejajaran politik masyarakatnya, namun juga kesejajaran dalam bidang ekonomi.

Terakhir, Soekarno mengajukan gagasan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini melambangkan dunia spiritual yang kuat serta kolektivitas bangsa Indonesia sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan. Pada akhirnya, naskah Pancasila diselesaikan pada 22 Juni 1945 dalam Piagam Jakarta dengan pengubahan urutan sila-silanya.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo seperti diungkapkan Sutrisno, intisari filsafat Pancasila adalah kekeluargaan. Dalam Pancasila terdapat suatu kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan.25 Hal tersebut muncul dalam Pancasila sebagai representasi dari nilai-nilai adat di antara suku-suku yang ada di Indonesia. Setiap suku rupanya memang selalu menerapkan asas kekeluargaan yang tercermin dalam bagaimana anggota suku menjalani kesehariannya.

Hal tersebut tentu sangat berseberangan dengan pandangan kapitalis. Tengoklah bagaimana sistem pasar bebas bekerja sebagai produk dari kapitalisme. Cogswell memaparkan pendapat Chomsky mengenai sistem pasar bebas di Amerika.26

Di Amerika, sistem pasar bebas diperlakukan sebagai prinsip yang sakral. Semua masalah ekonomi dikatakan akan sembuh dengan memfungsikan pasar bebas yang melalui persaingan alamiah, akan menyebabkan produk terbaik dan harga terbaik mengemuka untuk kebaikan semua orang. Pasar bebas selalu membuat pilihan terbaik dan akan membentuk masyarakat yang paling sempurna. Menurut Chomsky, dengan melihat lebih dekat pada bagaimana sistem ekonomi berfungsi, siapa yang membayar pajak, dan bagaimana uang pajak dibelanjakan, siapa yang mendapat subsidi dan siapa yang tidak, tersingkaplah kenyataan bahwa sistem pasar bebas hanyalah teori yang tak ada dalam realitas dalam konteks mensejahterakan masyarakat. Pada akhirnya sistem pasar bebas hanya menguntungkan individu-individu tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hatta pernah berpendapat tentang demokrasi Barat yang merupakan kondisi yang memengaruhi sistem pasar bebas. Menurutnya, demokrasi Barat hanya memberikan kedaulatan rakyat di bidang politik saja, sedangkan di bidang ekonomi berlaku kedaulatan kaum pemodal.27 Menurut Hatta, penyebab terjadinya hal ini adalah dibangunnya demokrasi berdasarkan kepada individualisme. Sifat individualisme inilah yang menjadi asas demokrasi barat dan membangunkan kapitalisme modern dan imperialisme perekonomian dan politik.

Pendapat Hatta yang dimuat di koran Daulat Ra’jat pada 20 September 1931 itu rupanya masih relevan hingga saat ini mengingat bagaimana efek dari apa yang Hatta sebut ‘kepincangan’ demokrasi Barat. Untuk itu, Hatta menawarkan pilihan untuk membangun demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, khususnya musyawarah/mufakat dalam kehidupan politik dan tolong-menolong melalui koperasi dalam kehidupan ekonomi.

Jelaslah bahwa kapitalisme yang menitikberatkan pada persaingan dan individualisme tidaklah sejalan dengan Pancasila yang berintikan kekeluargaan dan kolektivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kiita mengenal istilah gotong royong yang mana berarti ‘aku’ dinilai eksistensinya berdasarkan perannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut membuat Drijarkara mengatakan bahwa filsafat Pancasila berbasis pada cinta kasih terhadap sesama. Eksistensi manusia tidak lain adalah koeksistensi, saling membutuhkan sebagai mitra dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Posisi partner tidak menomorsatukan persaingan atau konflik melainkan kemitraan dan kerjasama.

Lalu, bagaimana Pancasila menanggapi tekanan arus globalisasi? A.M.W Pranarka melihat adanya tiga kapasitas Pancasila yang pokok.28 Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berisi sistem nilai keindonesiaan yang telah berkembang secara akulturatif selama ribuan tahun. Ini berarti bahwa Pancasila adalah suatu sistem budaya yang merupakan sari dari sistem-sistem budaya yang diwarisi secara turun-temurun oleh setiap masyarakat Indonesia.

Kedua, Pancasila sebagai dasar negara atau asas kerohanian negara di mana kapasitas ini menjadi acuan disusunnya Undang-Undang Dasar negara dan dijabarkan ke dalam berbagai konstitusi lainnya.

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional berarti segenap warga negara memiliki keniscayaan untuk menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai sebuah ideologi, Pancasila bukanlah ideologi tertutup melainkan dikembangkan sebagai ideologi terbuka sejalan dengan keterbukaan budaya. Dengan demikian, Pancasila berciri dinamis, mau menerima berbagai unsur lokal dan modern sejauh tidak bertentangan dengan sila-silanya.

Dalam pengertian tersebut, Pancasila menjadi sebuah gerbang penyaring dalam menghadapi arus globalisasi. Apabila memahami globalisasi dari sudut pandang determinisme teknologi, dalam era globalisasi sebagai proses pembentukan global village, bangsa Indonesia yang berperspektif Pancasila turut menjadi global villager dengan membawa semangat kesetiakawanan sosial.

IV.Penutup

Dalam sudut pandang determinisme teknologi, globalisasi berdiri atas dasar kemajuan teknologi sebagai bagian modernisme. Hal tersebut berimplikasi pada bagaimana kehidupan manusia terbentuk. Dalam hal ini, teknologi komunikasi membentuk fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini karena komunikasi adalah sebuah proses primer di mana terjadi transaksi informasi yang memiliki efek tertentu di dalam segala aspek kehidupan manusia.

Ada hal-hal yang perlu disaring secara ketat dari arus globalisasi yang berlangsung saat ini. Budaya globalisasi adalah budaya beresiko besar yang menghilangkan pribadi manusia dengan segala jati diri dan keunikannya selaku insan yang berarti terseret ke dalam materialisme.

Namun, hal ini bukan berarti dengan serta merta kita menolak globalisasi. Toh, pada dasarnya globalisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung. Meskipun demikian, kita diberkati kemampuan nalar yang dapat digunakan secara bijak untuk menghadapi globalisasi sambil mempertahankan nilai-nilai yang kita anggap baik dan benar.Melalui kacamata Pancasila, sudah seharusnya kita mampu secara bijaksana mengambil hal-hal positif dari globalisasi sekaligus berusaha untuk meminimalisasi pengaruh buruk dari globalisasi tersebut.

Pancasila merupakan suatu cara pandang yang disusun dari nilai-nilai luhur budaya Timur. Di situ tersimpan pertimbangan-pertimbangan nurani yang menjadi pedoman bagi manusia Indonesia untuk menjalani kehidupannya. Pancasila dapat digunakan untuk meraih kebahagian sebagai tujuan manusia dalam kehidupannya seperti diungkapkan oleh Aristoteles.

Tentu saja, standar kebahagiaan setiap manusia berbeda. Kebahagiaan yang berusaha diraih Pancasila adalah kebahagiaan kolektif di mana kebahagiaan spiritualis tertinggi akan kita dapat ketika kita merasakannya bersama-sama dengan orang lain di sekitar kita.

Happiness only real when shared,” tulis Christopher McCandless.

1 Yearry Panji, Determinisme Teknologi Marshall McLuhan, diunduh dari http://yearrypanji.wordpress.com/2008/06/03/determinisme-teknologi-marshall-mcluhan/, pada 29 Juli 2010

2 Onong Uchyana Effendi, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1993)

3 Panji, Op.Cit

4 Zainal Abidin, Filsafat Manusia, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h.35

5 Ibid, h. 242

6 John Storey, Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hal. 144

7 Ibid, h. 146

8 Ibid, h. 147

9 Langkah besar pertama yang dilakukan dalam mewujudkan rasa kesatuan pribumi se-kepulauan Indonesia awalnya berupa pemikiran jernih dan berani Douwes Dekker, Tjipto dan Soewardi. Dengan menggunakan wacana modernitas revolusioner, mereka memikirkan satu bangsa yang bukan diikat sentimen primordial, kesinambungan geografis, atau keterkaitan agama, melainkan proklamasi sederhana rasa kesetiakawanan bangsa yang membebaskan dan diserukan secara horizontal. Lihat R.E Elson: The Idea of Indonesia, (Jakarta: Serambi, 2009), h. 473

10 Goenawan Mohamad, “Traktor dan I Gusti Ngurah Cegar”, (1980) dalam Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir I, (Jakarta: Kreatama, 2006), h. 463

11 http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi, diunduh pada 29 Juli 2010

12 Riza Noer Arfani, “Globalisasi: Karakteristik dan Implikasinya”, dalam Journal Al-Manar edisi I/2004, diunduh dari http://al-manar.web.id/bahan/8.%20EKONOMI%20POLITIK/1.%20 Globalisasi %20Karakteristik%20dan%20Implikasi.pdf pada 29 Juli 2010

13 Harjoko Sangganagara, Pancasila di Tengah Globalisasi, (2010), diunduh dari http://filsafat.kompasiana.com/2010/06/29/pancasila-di-tengah-globalisasi/, pada 29 Juli 2010

14 Slamet Sutrisno, Filsafat dan Ideologi Pancasila, (Yogyakarta: Andi, 2006), h. 3

15 Sangganagara, Op. Cit

16 Ibid

17 Ibid

18 Robert H. Imam, “Globalisasi: Proses dan Wacana Kompleks serta Konfliktual”, dalam I Wibowo dan B Herry Priyono (ed), Sesudah Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 2010) h. 167

19 I Wibowo, “Demokrasi dan Kapitalisme: Dua Obat Mujarab untuk Sekali Tenggak?”, dalam I Wibowo dan Priyono (ed), Sesudah Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 133

20 Ibid, h.141

21 Imam, Op. Cit, h. 179

22 Miriam Budiardjo: Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 38

23 Ibid, h. 45

24 Elson, Op. Cit, h.160

25 Sutrisno, Op. Cit, h.84

26 David Cogswell, Chomsky untuk Pemula, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), h. 110

27 Zulfikri Suleman, Demokrasi untuk Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 144

28 Sutrisno, Op. Cit, h. 127