Ketika kita bicara tentang jurnalisme investigatif, mungkin terbayang dalam benak kita tentang seorang wartawan yang dengan cerdiknya bisa mengelabui seorang penjaga dan mengambil dokumen penting di sebuah kantor dengan tingkat keamanan tinggi. Atau mereka yang menyamar sebagai mafia untuk tahu kegiatan sehari-hari para mafia. Atau mungkin mereka yang menaruh kamera tersembunyi untuk mengetahui rahasia yang disimpan seseorang.

Lupakan sejenak aksi-aksi tersebut karena tak selamanya seorang wartawan investigatif harus melakukan aksi seperti itu. Bahkan dalam beberapa kasus, aksi-aksi tersebut membuat wartawan investigatif mesti berurusan dengan hukum!

Kovach dan Rosenstiel menyebutkan saat ini ada tiga bentuk utama yang bisa dikenali dari jurnalisme investigatif, yaitu reportase investigatif orisinal, reportase investigatif interpretatif, dan reportase mengenai investigasi.

Reportase investigatif orisinal melibatkan si reporter sendiri yang membuka dan mendokumentasikan kegiatan yang sebelumnya tak diketahui publik. Cara kerjanya mirip dengan cara kerja polisi maupun reportase lapangan meliputi pencarian catatan publik, pemakaian informan, dan bahkan dalam situasi khusus melakukan penyamaran.

Reportase investigatif interpretatif melibatkan kegigihan yang sama dengan reportase orisinal, tetapi dengan interpretasi di mana temuannya membawa audiens ke jenjang pemahaman lain. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah reportase investigatif orisinal membuka informasi yang belum dikumpulkan pihak lain untuk memberi informasi pada publik tentang kejadian yang memengaruhi hidup mereka. Reportase interpretatif berkembang sebagai hasil pemikiran cermat, analisis, sekaligus pengejaran fakta-fakta secara intens untuk membawa informasi utuh dalam sebuah konteks baru yang lengkap yang menyajikan pemahaman publik secara mendalam. Masalah yang diungkap biasanya lebih kompleks atau serangkaian fakta ketimbang pembeberan klasi biasa.

Reportase investigatif mengenai investigasi berkembang dari penemuan atau bocoran informasi dari sebuah investigasi resmi sudah dijalankan atau sedang disiapkan oleh pihak lain. Di sini wartawan hanya melaporkan apa yang dilakukan oleh pihak lain, biasanya pemerintah.

Setiap bentuk investigasi memiliki resikonya masing-masing. Namun, Kovach dan Rosenstiel berpendapat, terlalu sering wartawan tak begitu peduli atau berhati-hati dengan perbedaan-perbedaan ini.

Jim Risen dari New York Times seperti dikutip Kovach dan Rosenstiel menyatakan bahwa sebagian besar reportase biasanya melibatkan unsur-unsur dari ketiga bentuk tersebut. Ia mencontohkan Bob Woodward dan Carl Bernstein dalam kasus Watergate. Mereka mencocokkan apa yang mereka temukan sendiri dengan penyelidik pemerintah. Untuk itu, disiplin verifikasi menjadi hal yang krusial dalam reportase investigatif.

Pada dasarnya, pola kerja wartawan investigatif tidak memiliki banyak perbedaan dengan wartawan secara umum. Bruce Page mengatakan wartawan investigatif hanya melakukan apa yang dilakuakn oleh wartawan secara umum meliputi penggalian informasi melalui wawancara maupun dokumen, verifikasi fakta, mempertanyakan motif dari seseorang yang ia wawancarai, dan menganalisa data untuk melihat apakah ada berita di balik berita. (Tanner, 2002: xii)

Perbedaan, menurut Page, terletak pada waktu yang diberikan untuk riset dan penulisan berita. Sebagai perbandingan, wartawan umum harus berjuang dalam tirani deadlines. Sementara wartawan investigatif diberi keleluasaan waktu untuk menggali sebanyak mungkin fakta agar laporan investigatifnya tidak menimbulkan hal-hal negatif, entah itu bagi dirinya, subjek dalam laporannya, media tempat dia bekerja, maupun bagi masyarakat.

Pedoman tentang proses kerja wartawan investigatif hanya membantu menyusun sistematika riset yang sebenarnya dibutuhkan oleh semua wartawan, bukan hanya wartawan investigatif, untuk benar-benar mengungkapkan kebenaran.

Salah satu pedoman untuk membuat reportase investigatif digagas oleh Sheila Coronel, direktur Philippines Center for Investigative Journalism (PCIJ) – sebuah kelembagaan jurnalisme investigatif di Filipina yang berdiri pada tahun 1989 seusai tirani Ferdinand Marcos berakhir. Coronel sempat datang ke Indonesia. Andreas Harsono kemudian mengutip ceramah Coronel dalam blognya.

Coronel menunjukkan bahwa tahapan kegiatan investigatif dapat diurut ke dalam dua bagian kerja: bagian pertama merupakan bagian penjajakan dan pekerjaan dasar, sementara bagian kedua merupakan penajaman dan penyelesaian investigasi.

Bagian pertama

  1. petunjuk awal (first lead)
  2. investigasi pendahuluan (initial investigation)
  3. pembentukan hipotesis (forming an investigative hypothesis)
  4. pencarian dan pendalaman literatur (literature search)
  5. wawancara para pakar dan sumber-sumber ahli (interviewing experts)
  6. penjejakan dokumen-dokumen (finding paper trail)
  7. wawancara sumber-sumber kunci dan saksi-saksi (interwiewing key information and sources)

Bagian Kedua

  1. pengamatan langsung di lapangan (first hand observation)
  2. pengorganisasian file (organizing files)
  3. wawancara lebih lanjut (more interviews)
  4. analisis dan pengorganisasian data (analyzing and organizing data)
  5. penulisan (writing)
  6. pengecekan fakta (fact checking)
  7. pengecekan pencemaran nama baik (libel check)

Harsono menulis, petunjuk awal dapat berupa apa saja. Ia bisa berupa sebuah berita pendek di suratkabar. Ia juga bisa berupa sebuah surat kaleng yang menunjukkan adanya ketidakberesan dalam suatu lembaga tertentu. Ia juga bisa berupa telepon dari seseorang yang tak dikenal. Atau petunjuk ini juga bisa berupa suatu peristiwa besar yang sudah banyak diberitakan media namun masih menyimpan teka-teki yang kelihatannya menarik untuk dikejar. Teka-teki ini bakal menarik kalau si investigator menemukan sumber penting yang bisa membuka ke arah terbongkarnya teka-teki tersebut.

Investigasi pendahuluan bisa berupa penggalian data lebih jauh, wawancara, penelusuran dokumen, maupun peninjauan lapangan. Tahap ini dibutuhkan untuk memberi latar belakang terhadap isu yang akan diinvestigasi. Tahap ini dikerjakan dengan teliti. Hal ini dibutuhkan untuk menetapkan hipotesis. Hipotesis berguna untuk memfokuskan wartawan terhadap hal-hal tertentu.

Pekerjaan yang terarah dan tajam, praktis baru dikerjakan setelah hipotesis terbentuk. Bondan Winarno menggunakan metode deduksi untuk mencari data dan membuktikan hipotesisnya. Mula-mula dengan pencarian dan pendalaman literatur. Lantas dikombinasikan dengan wawancara para pakar agar si investigator mendapatkan latar-belakang teknik yang memadai sebelum melangkah lebih jauh.

Coronel menekankan pentingnya pencarian dokumen-dokumen maupun wawancara sumber-sumber kunci dan saksi-saksi. Dokumen ini penting karena di sanalah biasanya ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa dijadikan barang bukti. Dokumen juga bisa dijadikan alat untuk mempertentangkan pernyataan-pernyataan narasumber yang berbohong. Di Indonesia banyak sekali pejabat atau pemimpin perusahaan yang setengahnya berbohong dengan cara menjawab pertanyaan wartawan secara diplomatis atau bahkan dengan memutarbalikkan logika. Keberadaan dokumen tertulis dengan mudah akan membantah semua kebohongan.

Pekerjaan terakhir dalam tahap pertama ini adalah wawancara dengan orang-orang kunci. Menurut Harsono, Pekerjaan ini seringkali makan waktu lama karena jarak maupun waktu. Orang-orang kunci tidak harus orang-orang dengan jabatan tinggi. Seorang tukang perahu dekat Samarinda bisa menjadi sumber penting dalam investigasi Bre-X untuk membuktikan bahwa peracunan emas tidak dilakukan di gudang Loa Duri (seperti dilaporkan Asian Wall Street Journal). Atau seorang isteri yang bisa menegaskan bahwa suaminya memiliki gigi palsu di rahang atas. Memang sumber-sumber kunci dalam Bre-X juga termasuk John Felderhof, geolog senior yang juga atasan Michael de Guzman, namun yang seringkali terjadi orang-orang macam ini keberatan untuk bicara dengan wartawan.

Bagian kedua dimulai dengan pengamatan langsung di lapangan. Pengamatan ini seyogyanya dilakukan dengan berbekal peta geografis dari lokasi di mana investigasi dipusatkan. Wartawan seringkali melupakan tinjauan dari aspek geografis. Padahal banyak keputusan militer maupun dagang yang dibuat berdasarkan pertimbangan geografis. Ahli penginderaan jarak jauh Christopher Simpson dari American University berpendapat bahwa 80 persen keputusan bisnis maupun dagang ditentukan oleh pertimbangan geografis.

Pengorganisasian file akan mempermudah investigator untuk menganalisis dan mencari benang merah atau pola dari berbagai data temuannya. Investigasi akan pembunuhan dukun santet, misalnya, akan lebih mudah bila dibuat matriks yang mencatat kecenderungan-kecenderungan korban pembunuhan. Entah lokasinya, metode pembunuhan atau pola penyebaran desas-desus. Dalam kasus korupsi yang canggih yang melibatkan banyak orang juga akan terbentuk suatu pola bisa semua data yang ada dimasukkan dalam database dengan rapi.

Penulisan laporan merupakan teknik tersendiri yang tentu tidak meninggalkan teknik pembuatan angle, focus dan outline. Data yang sedemikian banyaknya tentu memerlukan seleksi yang ketat untuk memilih mana yang perlu dan mana yang kurang perlu.

Pengecekan fakta (fact checking) sangat penting walau banyak diremehkan wartawan. Apalah arti kerja keras berbulan-bulan bila seorang sumber dengan enteng mengatakan, “Investigasi apa itu? Menulis ejaan nama saya saja salah!” Banyak sekali kesalahan yang kelihatannya remeh namun bisa merusak penilaian orang akan laporan tertentu. Nama orang, tanggal kejadian, hubungan darah antar satu sumber dengan yang lain, jumlah anak, nilai transaksi dan sejuta data lain, harus disisir satu demi satu agar semua data akurat.

Wartawan Richard Lloyd Parry dari harian Independent (London) membuat laporan yang luar biasa soal terjadinya pembunuhan orang-orang Madura oleh orang Dayak di Kalimantan Barat antara Desember 1996 hingga Januari 1997. Parry menulis laporan sepanjang 40 halaman pada majalah Granta terbitan London. Data-datanya luar biasa. Peristiwa penjagalan manusia digambarkan dengan detail. Kuburan-kuburan dibongkar dan tengkorak-tengkorak dihitung. Namun pada halaman awal karangannya, Parry membuat kesalahan kecil: Partai Demokrasi Indonesia disebutnya sebagai partai dengan nomor kontestan dua sedangkan Golongan Karya nomor tiga!

Pengecekan fakta ternyata tidak cukup. Dalam zaman di mana kebebasan pers makin terbuka, ancaman seringkali datang dari tuntutan dengan dasar pencemaran nama baik (libel check). Bondan mengatakan bahwa ia digugat pencemaran nama baik masing-masing Rp 1 triliun oleh mantan menteri pertambangan Ida Bagus Sudjana dan putranya Dharma Yoga Sudjana.

Kedua belah pihak tidak mau mundur atau melakukan penyelesaian di luar hukum. Bondan harus membayar pengacara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun ongkos pengacara tidak murah bukan? Bahkan menurut Bondan, biaya untuk melanglang buana ke Kanada dan Filipina masih lebih murah dibanding biaya yang sudah dikeluarkannya untuk membayar pengacara. Sebuah penerbitan bisa bangkrut bila tuntutan pencemaran nama baik terbukti benar. Sementara buat wartawan semacam Bondan, mundur berarti membiarkan reputasinya sebagai wartawan dipertanyakan. Jadi sama-sama sulit. Maju kena mundur kena.

Ketelitian menjadi kata kunci untuk membuat sebuah reportase investigatif yang tidak bermasalah. Namun, ada beberapa permasalahan yang sering diperdebatkan seputar reportase investigatif terutama yang menyangkut hukum dan etika.

Jurnalisme Investigatif: hukum dan etika

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi wartawan investigatif adalah mereka harus bekerja tanpa satu pun hak khusus ketika berusaha menguak orang-orang yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan di mana orang-orang itu seringkali memiliki kemampuan dan keuntungan ketika memanipulasi sebuah sistem.

William C. Gaines adalah seorang wartawan investigatif yang bekerja untuk The Chicago Tribune. Ia pun pernah dua kali mendapatkan penghargaan Pulitzer untuk kategori investigative reporting. Menurut Gaines dalam Investigative Reporting: for Print and Broadcast, salah satu kunci sukses bagi seorang wartawan investigatif adalah memahami pengetahuan mendasar tentang hukum. Seorang wartawan yang baik menghormati hukum tersebut ketika menghimpun informasi.

Wartawan bukan makhluk yang kebal hukum. Gaines yang bekerja di Amerika menjelaskan, ada beberapa hukum yang kerap dilanggar oleh seorang wartawan investigatif Amerika ketika mengejar suatu informasi, antara lain trespass, theft, bribery, impersonation, doing crime, dan libel.

1. Trespass

Wartawan investigatif bukanlah orang yang bekerja di belakang meja. Informasi tak datang sendirinya. Ia diharuskan pergi ke tempat-tempat tertentu untuk melihat suatu peristiwa ataupun mewawancarai seseorang. Tempat-tempat itu bisa berupa ruang publik dan ruang privat.

Ketika memasuki ruang privat, satu kata kunci penting yang perlu diingat adalah izin. Apakah ia diundang untuk bertemu? Apakah ia mendapatkan izin untuk masuk? Wartawan tidak dianggap telah melakukan trespassing apabila ia mendapatkan izin oleh pihak yang punya legalitas untuk memberikan izin.

Namun, apa jadinya bila si wartawan mendapatkan pengusiran? Mungkin awalnya narasumber dapat menerima kehadiran wartawan. Ia dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan wartawan. Beberapa lama kemudian pertanyaan-pertanyaan semakin berat dan mungkin menyinggung si narasumber. Ia pun mengusir wartawan. Apa yang harus dilakukan jika ini terjadi?

Menurut Gaines, si wartawan harus pergi. Ia tidak dapat memaksa untuk tetap berada di sana. Apabila ia membawa kamera. Kamera itu dapat terus merekam. Adegan pengusiran ini biasanya menarik dan memberikan pemahaman tertentu kepada khalayak. Orang yang mengusir pun tidak berhak menyerang wartawan dan merusak kamera karena hal tersebut melanggar hukum.

2. Theft

Pencurian berarti mengambil sesuatu milik orang lain. Meskpun barang itu kemudian dikembalikan pada tempatnya, wartawan tetap dianggap telah melakukan pencurian. Oleh karena itu, membuat salinan dokumen tanpa izin pun termasuk pencurian.

Namun ada suatu kondisi ketika mengambil sesuatu milik orang lain tidak termasuk dalam kategori pencurian. Hal itu berlaku apabila sesuatu tersebut diabaikan, misalnya dibuang, oleh pemiliknya. Tak jarang wartawan menemukan suatu dokumen berharga dari keranjang sampah.

Namun, ada perdebatan yang timbul tentang boleh tidaknya seorang wartawan mencuri data. Soal pencurian ini, sempat dibahas Andreas Harsono dalam blognya. Ia menulis, Soal mencuri atau tidak memang jadi isu yang sulit sekali. Banyak wartawan yang berpendapat bahwa dalam investigasi, segala cara dibenarkan, termasuk mencuri dana, mencuri pembicaraan orang maupun mencuri informasi. Panda Nababan, wartawan senior majalah Forum Keadilan, berada pada kubu yang membenarkan pencurian data. Nababan memakai teknik apa saja untuk mendapatkan data. Ia pernah “menipu” petugas bandara Jakarta dengan mengaku dirinya sebagai seorang pejabat tinggi militer dalam kasus pembajakan pesawat Garuda Woyla. Dalam kesempatan lain Nababan juga pernah mencuri dokumen di mobil seorang pejabat tinggi yang hendak menyerahkan dokumen itu kepada Presiden Suharto.

Dalam sebuah wawancara, Harsono mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap masalah ini. “Wartawan adalah pekerjaan yang mulia. Apakah kita harus mengotorinya dengan cara seperti itu? Di situ ada benturan dengan moral dan etika. Bekerja sebagai wartawan pun ada kode etiknya. Kode etik itulah yang kita gunakan sebagai batasan. Apakah kode etik membenarkan pencurian?” kata Harsono.

3. Bribery

Gaines tidak membenarkan penyuapan. Hal ini berlaku baik bagi narasumber maupun bagi wartawan. Wartawan dilarang menerima uang suap dan wartawan dilarang memberi uang suap demi akses terhadap informasi.

4. Impersonation

Investigasi pada umumnya dianggap sebagai proses penggalian informasi dengan penyamaran sebagai salah satu teknik yang dianggap wajar dilakukan. Namun, pada kenyataannya teknik penyamaran ini menuai berbagai perdebatan. Ada kelompok yang membenarkan. Ada kelompok yang menganggap haram.

Terkadang, manakala reporter mengerjakan sebuah artikel investigative, mereka melakukan penyamaran dan tidak mengungkapkan pada sumber-sumber kisah bahwa mereka adalah reporter. (Santana, 2003: 149)

Menurut Rommy Fibri, seorang wartawan Tempo, seperti dikutip Santana, penyamaran berfungsi untuk mengurangi tingkat defensivitas yang tinggi dari narasumber. Penyamaran menurutnya bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama, ketika menggali di titik konfirmasi terakhir kepada si narasumber, mau tak mau kita harus mengaku sebagai wartawan. Jadi dia tahu kalau sedang berbicara dengan orang pers, dan bakal dipublikasikan di media massa. Kalau dia menolak, itulah resikonya. Kedua, selama menggali, tetap menutupi identitas aslinya. Nah, bahan eksklusif yang sudah didapat oleh si penyamar tadi, harus dikonfirmasikan balik oleh tim lain. Secara etika, itu semua demi memenuhi keberimbangan dan kesempatan bagi semua pihak untuk membela diri.

Penyamaran bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Namun ada kalanya penyamaran ini memancing gugatan hukum terhadap wartawan. Bill Kovach, seperti dikutip Harsono dalam blognya, memberikan sebuah contoh yang menarik. Kovach memberikan contoh tentang televisi ABC. Mereka melakukan penyamaran untuk mengungkap perlakuan buruk terhadap anak-anak cacat mental di sebuah rumah sakit.

ABC mendapatkan pujian. Rumah sakit itu terpaksa mengubah kebijakan mereka. Pemerintah setempat juga minta maaf. Lalu terjadi perubahan besar-besaran aturan pemerintah soal rumahsakit anak-anak cacat.

Tapi pada kasus lain, juga terjadi pada ABC, penyamaran mereka tentang pabrik pengemasan daging berbuah gugatan hukum. Penyamaran ini berawal ketika redaksi mendapatkan tip tentang kualitas daging yang buruk. Redaksi kemudian mengirim seorang reporter untuk menyamar. Ia berhasil masuk. Caranya, ia melamar dengan memalsukan identitasnya. Ia pun memulai investigasi dan mendapatkan gambar-gambar dengan memasang kamera tersembunyi.

Berita sudah siap ditayangkan. Hanya kurang satu hal lagi: penjelasan dari manajer pabrik. Ketika dimintai penjelasan, manajer pabrik menolak, bahkan meminta agar berita itu tidak ditayangkan. ABC kemudian menayangkannya. Manajer pabrik menggugat. ABC terbukti bersalah karena data dan gambar yang mereka tampilkan tidak proporsional.

Perusahaan itu memang menghasilkan beberapa potong daging yang busuk namun jumlahnya sangat kecil. Mereka juga disalahkan karena menyadap telepon seorang eksekutif perusahaan daging tersebut. Si wartawan pun dinyatakan bersalah karena menggunakan identitas palsu saat melamar kerja.

5. Doing Crime

Melanggar hukum untuk menunjukkan kalau sebuah hukum itu bisa dilanggar (memiliki lubang) bisa jadi sebuah ide yang meyiratkan tujuan baik. Namun hal tersebut tetap bertentangan dengan hukum. “Menyelundupkan senjata melalui pintu pemeriksaan ataupun menyelundupkan anak yang belum cukup umur ke dalam sebuah bar atau casino bisa jadi sebuah investigasi yang penting. Namun, bagaimana jadinya apabila si wartawan tertangkap?” tulis Gaines.

Maka dari itu, pada beberapa kondisi, seorang wartawan bekerja sama dengan petugas yang berwenang demi perlindungan. Gaines memaparkan sebuah cerita yang berkaitan dengan kisah kerja sama antara wartawan dengan pemerintah.

Seorang wartawan mendapat petunjuk tentang sebuah skandal yang terjadi di dalam pemerintahan. Ia telah menemukan berbagai bukti yang menunjukkan hal itu. Namun, ada satu bukti penting berupa dokumen yang sulit didapatkan. Dokumen itu tersimpan di kantor walikota. Ia punya sumber yang menyatakan hal itu. Namun, ia tak punya akses untuk melihat dokumen itu.

Saat itu, ia punya dua pilihan. Pertama, berusaha sendiri mendapatkan dokumen itu dengan cara mendobrak masuk kantor walikota dan mungkin mencuri dokumen itu. Kedua, ia dapat melaporkan segala temuannya kepada investigator pemerintah.

Akhirnya ia mengambil pilihan kedua dengan sebuah perjanjian: Ia diperbolehkan ikut melihat dokumen itu dan apapun aksi yang akan diterapkan kepada sang walikota harus dilakukan setelah berita diterbitkan. Investigator setuju. Investigator pemerintah dengan kewenangannya memeriksa seluruh dokumen di kantor walikota. Sang walikota diseret ke pengadilan setelah berita tentang skandal itu terbit.

6. Libel

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Di Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). Slander adalah oral defamation. Libel adalah written defamation.

Libel adalah gugatan yang paling sering diajukan terhadap wartawan. Pada dasarnya, pekerjaan investigatif yang senantiasa mengungkap sisi buruk pihak tertentu disebut Gaines berada pada libel hig risk zone. Laporan investigatif kerap memicu amarah dari subjek dalam liputannya.

Namun, sebenarnya pekerjaan investigatif ini berada pada zona aman. Hal ini disebabkan jurnalisme selalu berusaha mencari kebenaran. Hukum tentang libel sendiri dibuat untuk mencegah suatu pihak untuk membuat dan menyebarkan kebohongan tentang pihak tertentu. Ada tiga hal yang dipertimbangkan hakim sebelum memutuskan apakah suatu pihak dinyatakan bersalah atau tidak, yaitu:

a. untruth

Wartawan investigatif selalu ditekankan untuk melakukan verifikasi atas fakta yang ia temukan. Setelah itu, ketika dalam penulisan, si wartawan mesti akurat. Akurat dalam menyebutkan nama, tempat, bahkan segala hal dalam tulisan itu. Kecermatan seorang wartawan ketika menyusun naskah tulisan sangat dibutuhkan. Meskipun pada akhirnya, setelah berita itu terbit tetap terdapat kesalahan, media dapat memberikan ralat. Pekerjaan wartawan tidak seperti pekerjaan seorang dokter bedah yang ketika salah menyayat, ia tidak dapat memperbaikinya.

b. malicious intent

Dalam hal ini, hakim akan melihat apakah ada tujuan tertentu dari sebuah pemberitaan. Apabila ditemukan tujuan jahat, wartawan tak dapat mengelak dari tuduhan tersebut. Namun, pembuktian ini sulit untuk dilakukan. Pihak penggugat harus mampu membuktikan ada alasan pribadi di dalam pemberitaan. Alasan pribadi ini tak hanya bermula dari seseorang. Alasan ini bisa datang secara institusional.

c. damage

Ketiga, hakim akan melihat seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari fitnah kemudian memutuskan hukuman apa yang setimpal. Liputan investigatif seringkali menguak sisi negatif yang coba disembunyikan pihak tertentu. Khalayak tentu punya persepsi tersendiri terhadap suatu pemberitaan. Kadang, pemberitaan yang benar pun memiliki dampak terhadap mereka yang tak bersalah.

Gaines memberikan contoh tentang penyingkapan kasus korupsi yang dilakukan kepala rumah sakit. Berita yang dimuat menimbulkan kesan seakan-akan ada sistem yang tidak beres dalam rumah sakit tersebut, termasuk pelayanannya. Padahal, orang yang salah dalam kasus tersebut adalah kepala rumah sakit. Namun, berita itu berdampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Si wartawan seharusnya mampu memisahkan dengan tegas mana yang hitam dan mana yang putih.

Ketiga hal di atas sebenarnya memiliki benang merah yaitu kebenaran. Wartawan bisa selamat dari tuduhan apabila menekan dirinya untuk tetap berusaha keras mencari kebenaran. Andreas Harsono menyebutkan ada tiga karakteristika laporan investigatif, yaitu ide original wartawan, terbukti final, dan isinya penting bagi publik.

Karakteristika kedua berarti hasil liputan wartawan harus merupakan hasil yang final. Ia berhasil mendapatkan sebab utama. Sudah tidak ada hipotesis dalam liputannya. Hal ini berguna ketika seorang wartawan digugat dengan kasus pencemaran nama baik. Ia dapat membela diri dengan membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam laporannya memang sebuah kebenaran.

Jurnalisme investigatif seringkali mengangkat masalah-masalah sensitif yang menyinggung subjek dalam liputannya. Namun, wartawan investigatif tak perlu takut terhadap pengadilan selama apa yang ia beritakan adalah benar.

Ahmad Taufik, wartawan majalah berita mingguan Tempo, menyatakan bahwa saat ini situasi hukum, politik, dan sosial di Indonesia mendukung kehadiran jurnalisme investigatif. Namun, ia punya komentar tentang sistem hukum di Indonesia. “Semestinya, sebelum kita menuntut adanya kebebasan pers, kita perlu tuntut kebersihan pengadilan. Dua hal itu harusnya berjalan beriringan,” ungkap Taufik.

Apakah wartawan investigatif perlu melanggar etika?

M. Kieran seperti dikutip Suellen Tapsall dan Gail Phillips dalam tulisan berjudul investigative journalism and ethics – a slippery slide rule (Tanner, 2002: 302) menyatakan, very often, succesfully investigating hidden scandals or corruption requires journalists to misrepresent themselves, deceive, lie, intrude into privacy and in extreme cases even break the law, all actions we normally presume are wrong. If investigative journalists were required to be morally good they would be unable to penetrate the murky world they need to investigate and thus would be unable to do their job . . . getting one’s hands dirty is something that comes with the territory.

Ada sebuah perdebatan yang tak kunjung usai tentang moral dan etika seorang wartawan ketika mengerjakan sebuah liputan investigatif. Apakah ia harus mengikuti prosedur yang ada ataukah melalui cara yang melawan hukum untuk mendapatkan kebenaran? Sementara langkah-langkah prosedural kadang tak memberikan banyak masukan terhadap penemuan kebenaran tesebut.

Tapsall dan Philips memberikan satu contoh. Pada 2001, Tehelka, sebuah situs berita di India, mengungkap jaringan korupsi dalam departemen pertahanan yang pada akhirnya membuat mundur menteri pertahanan. Namun, wartawan Tehelka mendapatkan informasi itu melalui penyuapan, penggunaan kamera tersembunyi, dan mempekerjakan pekerja seks komersial untuk menjebak pejabat.

Ada dua kelompok yang kemudian memiliki komentar yang betolak belakang mengenai kasus ini. Satu menyatakan tidak setuju dengan alasan wartawan sebagai penjaga demokrasi seharusnya patuh pada hukum yang berlaku seperti warga negara yang lain. Demokrasi dibangun berdasarkan konstitusi. Konstitusi itu harus dipatuhi agar demokrasi berjalan dengan baik. Mereka menganalisis kasus ini dengan berpedoman pada kode etik. Kode etik itu mereka anggap sebuah konstitusi. Kode etik itu mereka anggap sebagai patokan yang tak boleh dilanggar.

Komentar yang kedua menyatakan ada tiga prinsip yang membuat laporan Tehelka dapat diterima: first, any resort to deception must be directly linked to the larger purpose of the investigation, second, the information acquired . . . must far outweigh the damage or injury caused by it. Third, deception must be resorted to only when the information required can’t be obtained by other and less offensive means.

Tapsall dan Philips membuat sebuah matriks yang menunjukkan hubungan antara etika dan kepentingan publik. Menurut mereka, dua hal inilah yang menjadi pedoman ketika harus menyiarkan sebuah berita. Mereka menggambarkan matriks seperti berikut.

Etika moral 2.High

 

Low

1.High

 

High

3.Low

 

Low

4.Low

 

High

Kepentingan publik

Kuadran 1 merupakan kondisi paling ideal. Etika moral yang digunakan untuk memproduksi berita tinggi dan kepentingan publiknya pun tinggi.

Kuadran 2 merupakan kondisi yang aman. Pada dasarnya tidak ada resiko untuk menerbitkan berita. Redaksi dapat menerbitkan berita dengan leluasa tanpa perlu khawatir terhadap efek yang muncul.

Masalah baru muncul pada kuadran 3. Berita yang tergolong kuadran 3 seringkali sulit untuk dinilai, bahkan redaksi memiliki pertimbangan yang sulit untuk menerbitkan berita ini. Cara yang digunakan tidak etis, sementara hasilnya tidak begitu memuaskan publik.

Kuadran 4 adalah area yang paling dilematis di mana hubungan antara berita dan kepentingan publik begitu tinggi, tetapi cara yang digunakan berlawanan dengan etika. Redaksi mesti berpikir keras dan mempertimbangkan masak-masak keputusan untuk menerbitkan berita ini.

Matriks ini sebenarnya hanya bisa menggambarkan kondisi hubungan antara etika profesi dengan kepentingan publik dalam produksi sebuah berita investigatif. Keputusan tentang terbitnya berita bergantung pada pertimbangan tertentu yang diambil redaksi.

Dalam Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menyatakan ada tiga langkah pengujian yang dapat ditempuh wartawan maupun warga untuk mengevaluasi apakah yang ditempuh wartawan bisa dibenarkan atau tidak. Tiga langkah pengujian yang dimaksud yaitu:

  1. informasi yang dicari harus cukup vital untuk kepentingan publik dalam membenarkan penggunaan teknik ini
  2. wartawan tak boleh memakai penyamaran (dan hal-hal lain yang berlawanan dengan moral dan etika) kecuali tak ada jalan lain untuk mendapatkan cerita
  3. wartawan harus mengungkapkan kepada audiensnya manakala mereka menyesatkan sumber-sumber untuk mendapatkan informasi, dan menjelaskan alasan mereka melakukan hal itu, termasuk mengapa laporan mereka dibenarkan perolehannya lewat penipuan dan mengapa ini menjadi satu-satunya cara.

Dengan pendekatan ini, warga bisa memutuskan bagi diri mereka sendiri apakah ketidakjujuran wartawan itu bisa dibenarkan atau tidak. Dan wartawan, pada gilirannya, telah berlaku terus terang kepada warga yang menjadi objek loyalitas pertama mereka.

Referensi :

Gaines, William. 1998. Investigative Reporting: for Print and Broadcast. Nelson-Hall Inc.

Kovach, Bill dan Rosenstiel, Tom. 2006. Sembilan Elemen Jurnalisme. Yayasan Pantau.

Tanner, Stephen. 2002. Journalism: Investigation and Research. Pearson Education Australia.

Santana, Septiawan. 2003. Jurnalisme Investigasi. Yayasan Obor Indonesia.

http://andreasharsono.blogspot.com/2006/04/kapan-wartawan-mencuri.html

14 Oktober 2009, 15:00