Syukur. RUU Rahasia Negara dihentikan pembahasannya oleh DPR. Tapi nampaknya bukan berarti nasib RUU ini berakhir.

Presiden Yudhoyono menyatakan substansi, isi materi, dan tata bahasa RUU Rahasia Negara perlu dikonsolidasikan lagi agar dicapai keseimbangan antara prinsip keamanan pertahanan dan hak kebebasan masyarakat. Pemerintah juga menjanjikan ditiadakannya pasal-pasal karet dalam RUU Rahasia Negara. (Kompas, 17/9)

RUU Rahasia Negara menghadirkan kembali wacana lama di dalam masyarakat pers: adanya suatu bentuk represi yang ingin dilakukan pemerintah terhadap kemerdekaan pers.

Banyak pihak yang beranggapan RUU ini akan membatasi akses pers maupun masyarakat pada umumnya terhadap informasi. Padahal, salah satu pertimbangan munculnya Undang-Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

UU tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi seagai hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik sendiri merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Negara demokratis akan terselenggara apabila memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili kepentingan rakyat, partai-partai politik yang menyelenggarakan hubungan kontinu antara masyarakat umumnya dengan pemimpinnya, pers yang bebas, dan sistem peradilan yang menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. (Budiardjo, 1972: 63)

Pers memegang sebuah peranan penting dalam negara demokratis. Ia memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar mereka mampu hidup bebas dan mengatur dirinya sendiri. Pasal 6 UU no.40/1999 tentang pers menyebutkan peranan pers nasional antara lain :

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,

b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan,

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan

e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

UU Pers sendiri mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Tanpa akses informasi yang luas, tak mungkin rasanya pers mampu menyediakan informasi yang komprehensif dan proporsional. Padahal itulah yang dibutuhkan masyarakat.

Namun tak hanya kontradiksi yang muncul dari persinggungan antara RUU Rahasia Negara dengan UU Pers dan UU PIK.

RUU Rahasia Negara mendefinisikan rahasia negara sebagai informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan, yang apabila diketahui pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, yang diatur dengan atau berdasarkan Undang-Undang ini. Dari definisi itu terlihat adanya kekhawatiran tentang kebocoran informasi yang bisa membahayakan negara.

Hal ini pada dasarnya dimuat pula dalam UU KIP dan UU Pers. Bab ke-5 UU KIP menjelaskan dengan rinci informasi-informasi apa saja yang tidak diperkenankan untuk dipublikasikan. Pasal 7 ayat 2 UU Pers berbunyi wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 2 KEJ menyatakan wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan  dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang.

UU Pers telah memberikan koridor kepada wartawan demi terciptanya kemerdekaan pers dengan mengindahkan masalah keselamatan negara. Akses masyarakat terhadap informasi yang bersifat rahasia pun telah diatur dalam UU KIP. Lantas apa lagi yang ditakutkan oleh pemerintah karena pada akhirnya yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan negara ini adalah ketahanan warganya masing-masing?